Balik kandang ke Indonesia dimasa pensiun. Apa yang harus diperhatikan (1) ?

Standard

Beberapa waktu lalu di KKC kembali ada diskusi yang kembali berhubungan dengan harapan sebagian pelaku pernikahan campuran untuk balik kandang ke Indonesia setelah lama menetap di LN.
Iklimnya yang hangat dan kedekatan dengan keluarga besar ==> perasaan sentimental ikatan batin dengan tanah kelahiran biasanya adalah alasan utamanya.
Akan tetapi jika mengamati jalannya obrolan dari waktu ke waktu, dari satu thread ke thread terkait yang lain bisa disimpulkan betapa banyak diantara mereka yang bercita-cita ingin mudik dimasa tua tersebut yang tidak benar-benar telah melakukan studi yang cukup dan sifatnya faktual demi membuat keputusan yang rasional terkait urusan “mudik” tersebut. Perasaan sentimental dan perbandingan secara kasar dengan orang lain-lah yang biasanya dijadikan pedoman.
Pengalaman orang lain seharusnya cuma menjadi “panduan kasar” dalam menyusun “daftar pertimbangan” kita sendiri menurut sikon kita sendiri, dan bukannya mengambilnya mentah-mentah. Ketika kita memutuskan untuk menjalani hubungan beda negara, harusnya kita sudah siap dengan banyaknya komplikasi, jelas masalahnya akan lebih kompleks daripada hubungan sesama kewarganegaraan. Karena itu harusnya kita dari awal sudah sadari bahwa “terlalu naif” itu larangan besar dan membiasakan diri untuk selalu “self informed”, aktif menambah pengetahuan dari mana saja itu suatu keharusan. Belajar tidak selalu harus dari bangku sekolah ;). Smartphone dan Tablet itu ada ngga cuma untuk dipakai chatting dan selfie lho hehehe.

Sebenarnya dorongan perasaan itu juga bukannya hal yang layak disalahkan sih, karena kebahagiaan hati sifatnya sangat personal. Hanya saja, dalam menuruti dorongan perasaan tersebut hendaknya tetaplah ditemani dengan persiapan yang cukup supaya bisa menghindarkan kita dari masalah yang serius. Jangan sampai nanti dimasa tua kita malah jadi hidup susah.

Tidak semua orang kondisinya serupa, bahkan tidak semua jumlah pemasukan yang sama akan berakhir sama setelah dikalkulasi. Karena tingginya kebutuhan hidup selalu tergantung standar personal dan lokasi yang dipilih untuk mudik serta kebijakan negara dimana kita selama ini tinggal juga tidaklah sama. Jadi pertanyaan seperti: “kira-kira hidup di Bali mahal nggak ya, berapa yang dibutuhkan per-bulan, dan semacamnya itu?” tidak selalu banyak memberi jawaban yang signifikan karena itu cuma gambaran kasar dan tidak bisa diterapkan pada setiap orang.

Diluar itu semua sebenarnya yang terpenting adalah kondisi konkrit finansial yang sifatnya diluar kuasa kita untuk mengontrolnya, yaitu adanya “peraturan yang berasal dari negara” yang tidak bisa diganggu gugat.
Besar kecilnya pengeluaran bulanan ditempat baru, itu kontrolnya masih ada ditangan kita sepenuhnya, tapi sebaliknya “peraturan” yang datang dari negara itu jelas diluar kontrol kita. Suka tidak suka harus diterima :-D.
Jadi kondisi “peraturan” itu lah yang kalau dilihat dari sudut pandang objektif sebenarnya pegang posisi deretan atas dalam daftar pertimbangan.

Disini aspek itulah yang ingin saya kupas sedikit dan pada artikel kali ini saya cuma akan membahas dari sisi negara asing dimana kita selama ini tinggal. Berhubung suami saya orang jerman dan domisili saya juga jerman maka saya cuma bisa menulis tentang peraturan di Jerman yang relevan dengan tema ini. Bagi yang berdomisili/berpasangan dengan WNA lainnya silahkan mempelajari sendiri, bagaimanapun tulisan ini mungkin tetap bisa membantu sebagai orientasi dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
Hal yang terpenting untuk diketahui sebelum memutuskan meninggalkan Jerman dalam jangka waktu panjang adalah sebagai berikut:

  • Pastikan apakah sekeluarga sudah siap untuk lepas sama sekali dari ikatan dengan Jerman dan cuma terikat dengan Indonesia saja.
    Jika jawabannya adalah “Tidak”, maka sebaiknya harus dilakukan pembicaraan dengan pihak imigrasi Jerman, terkait dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi jika meninggalkan Jerman dalam jangka lama, demi mempertahankan validitas Ijin Tinggal yang selama ini dipakai oleh si pihak WNI. Diusia tua biasanya mulai banyak masalah kesehatan yang mungkin akan menuntut kita untuk kembali ke Jerman demi penanganan medis lanjutan, atau juga kemungkinan anak-anak ingin melanjutkan studi atau bahkan menetap di Jerman pada prinsipnya membuat pilihan untuk tetap mempertahankan ijin tinggal atau status kewarganegaraan Jerman menjadi cukup layak untuk dipertimbangkan.
  • Asuransi kesehatan.
    Di Jerman asuransi kesehatan adalah wajib, jadi setiap orang terjamin perawatan kesehatannya karena kalau tidak tergolong warga yang harus terdaftar di asuransi privat maka mereka akan terdaftar dalam asuransi negara. Di Indonesia memang sekarang ada BPJS dan WNA pemegang KITAS/KITAP juga bisa menjadi anggota BPJS, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa “coverage” BPJS tidak sama standarnya dengan di Jerman dan ditambah lagi program BPJS masih baru sehingga masih banyak “trial dan error”, masih butuh waktu sebelum program itu benar-benar berjalan optimal.
    Karena itu akan jauh lebih baik jika sebelum memutuskan untuk mudik mempelajari dulu kemungkinan asuransi kesehatan secara privat untuk “coverage” penanganan medis selama tinggal di Indonesia. Perlu diketahui bahwa untuk boleh tetap terdaftar di jaminan askes pemerintah Jerman maka kita harus masih terdaftar sebagai penduduk Jerman dan punya tempat tinggal tetap di Jerman. Bahkan beberapa asuransi swasta pun banyak yang mempersyaratkan itu. Premi yang meng-cover penanganan medis di LN tentunya ada, karena itu perlu diperhitungkan apakah biaya premi internasional tersebut masih cukup layak diterima jika dibandingkan dengan pemasukan yang didapat. Asuransi sangat penting khususnya karena ketika menua segala penyakit makin mudah timbul dan Indonesia dengan polusi-nya dan standar kesehatan produk makanan dipasarannya yang tidak selalu terkontrol dengan baik memberikan resiko medis yang tidak kecil bagi tubuh kita yang sudah lama terbiasa dengan standar Eropa ;).
    Asuransi privat di Indonesia pada umumnya tidak bersedia menerima nasabah yang sudah tua. Jadi mungkin jika memang bercita-cita untuk pensiun di Indonesia, bisa dipertimbangkan untuk bikin kontrak asuransi dengan perusahaan Indonesia dengan layanan standar jauh-jauh hari ketika batas usia belum lewat untuk kemudian mungkin dinaikkan ‘coverage’-nya setelah benar-benar pindah.
  • Pajak
    Orang banyak mengira bahwa meninggalkan Jerman dengan pajak tingginya untuk menetap di negara yang pajaknya rendah dimasa tua adalah keputusan yang bagus. Apalagi karena biasanya negara yang sering disebut ‘Tax Paradise’ itu juga iklimnya ‘nyaman’ ibarat surga :-D. Kebutuhan hidup lebih rendah (ah masa hehehe?).
    Akan tetapi sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Selama kita masih punya hubungan ekonomis dengan Jerman dan atau masih memiliki pemasukan yang berasal dari Jerman, maka kita akan selalu menjadi Wajib Pajak Jerman, baik itu terbatas ataupun tak terbatas (definisi hubungan ekonomis ini cukup kompleks, tidak mudah untuk dikategorikan secara kasar karena sifatnya bisa sangat subjektif dan tergantung situasi. Departemen Perpajakan sendiri yang bisa menentukan apakah seseorang dianggap masih memiliki hubungan ekonomis tersebut atau tidak).
    Uang pensiun adalah salah satu jenis pemasukan tentunya.Pertanyaan pertama yang cukup penting adalah apakah uang pensiun bisa diperoleh secara penuh dan tanpa masalah? Biaya transfer dan segala ongkos yang terkait dengan pengiriman pensiun tersebut jelas harus ditanggung si penerima.
    Poin berikutnya yang sangat penting diperhatikan adalah sebagai berikut:

Sebagai pensiunan yang menetap di LN (Indonesia) maka statusnya adalah “WP terbatas”. Terdengarnya sih memang bagus, ‘kewajiban pajak’-nya cuma terbatas, karena itu kebanyakan orang akan mencentang pilihan ini di formulir yang diberikan oleh Dirjen Pajak.
Tapi apa yang tersembunyi dibaliknya itulah yang berbahaya dan menjerat jika tidak diperhitungkan keberadaannya sebelumnya.
Dengan status ini kita tidak diharuskan mengirim SPT tahunan ke Jerman dan pendapatan yang dikenai pajak hanya yang berhubungan dengan aktifitas pekerjaan di Jerman, jadi pajak atas keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kepemilikan asset tidak dikenai pajak.
Akan tetapi perlu diketahui (banyak yang tidak tahu hal ini, bahkan orang jerman sendiri banyak juga yang terjebak), bahwa dengan status “WP terbatas” tersebut maka semua poin-poin pengurang pajak tidak boleh lagi diterapkan.
Contohnya: PTKP sebesar 8354€ per tahun bagi single (2014, tahun ini dinaikkan 118€) tidak bisa dikurangkan, “Werbungskosten und Sonderausgaben” juga tidak bisa dikurangkan, “Splitting-Tarif ” bagi yang menikah juga tidak bisa dipakai.

Dan berhubung sejak tahun 2005 dimana Uang Pensiun yang dulunya  cuma 27%-nya yang dikenai pajak kemudian dinaikkan pada tahun itu menjadi 50% dan setiap tahunnya 2%, kemudian mulai 2021 setiap tahunnya naik 1% hingga pada tahun 2040 seluruh uang pensiun ==> 100%-nya akan dikenai pajak, maka penghilangan unsur PTKP berakibat sangat mahal bagi para pensiunan. Khususnya jika mengingat bahwa nilai uang pensiun jauh lebih kecil daripada gaji pokok.
Bagi WP dalam negeri ==> WP takbatas/penuh, meskipun jumlah uang pensiun yang dikenai pajak sama besar, akan tetapi dengan penerapan PTKP pada akhirnya biasanya para pensiunan jadi tidak harus membayar pajak lagi, sebaliknya si WP terbatas harus membayar pajak mulai dari setiap sen yang dia terima. Pahit kan?
Jauh lebih pahit jika masalah itu tidak diketahui dan baru setelah 10 tahun berlalu ketika “evaluasi pajak” dilakukan, maka tidak hanya “jumlah pajak terutang”-nya saja yang harus dibayar sekaligus tapi juga “prosentase sanksi bunga” yang cukup tinggi yang akan dikenakan pada jumlah yang berupa “gelondongan” begitu. Bisa-bisa langsung bangkrut, mak dan harus jual aset segala.
Tak jarang ada orang yang bersikap masa bodoh atau katakanlah “menggampangkan sesuatu”, tapi jangan salah… Pemerintah biasanya pada awalnya memang cuma memakai asas: “saling percaya”, tapi “Steuerprüfung” bisa sewaktu-waktu dilakukan sampai jangka waktu 10 tahun berikutnya. Sudah ada yang jadi korban nyata soalnya ^_^.
Ada seorang teman yang mengalami itu (sampai harus jual rumah), saya pernah baca juga kisah seorang pensiunan wanita yang sudah lama pindah di Kanada, berumur udah 100 tahunan dengan nilai pensiun cuma 700-an€ /bulan tiba-tiba dapat tagihan pajak untuk 10 tahun terakhir sampai 8000-an €.
Jangan lupakan pula kasus Boris Becker 😀 (kalau butuh contoh dari ‘Prominenten’). Masih mending kalau ngga ditahan gara-gara “penggelapan pajak” euy, seraaam.
Melek aturan dan hukum itu penting ^_^.
Karena itu perlu dikalkulasi dengan baik apakah secara matematis status “WP terbatas” memang lebih menguntungkan dibandingkan “WP Penuh” ataukah justru sebaliknya.
Disini peran dari “kepemilikan asset dan investasi di instrumen keuangan” sangat menentukan.
Oleh karena itu tak boleh dikesampingkan pula adanya “Wegzugsteuer” (Exit Tax) yang dikenakan kepada siapa saja yang memiliki saham mencapai minimal 1% di sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jerman. Pajak ini dikenakan dengan menghitung jumlah keuntungan yang teoretis bisa kita peroleh jika saham tersebut dijual sesaat sebelum kepindahan.
Dalam hal ini pajak tersebut bisa ditunda pembayarannya tanpa dikenai bunga sampai saat kita benar-benar menjualnya nanti.

Ada dua pilihan untuk keluar dari komplikasi dan dilema pajak tersebut:
Pertama adalah menjaga agar kita jangan sampai melanggar ketentuan 183 hari masa tinggal. Selama kita berada di luar wilayah Jerman tidak melebihi 183 hari di tahun pajak terkait, maka kita akan tetap terdaftar sebagai ‘WP Penuh’. Jadi selama syarat ini dipenuhi maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Kewajiban pajak dan segala prosedur yang harus kita jalani tetap seperti biasa seperti seolah-olah kita tetap berdomisili di Jerman secara penuh.
Seseorang dianggap sebagai wajib pajak penuh di Jerman jika memenuhi 2 syarat utama berikut:

-Dia berdomisili di Jerman minimal 183 hari

-Pemberi kerja tidak punya cabang di negara tujuan (dalam hal ini Indonesia)
Jadi bagi yang pindah dan hidup sebagai expatriat karena dipindah tugaskan oleh kantor Jerman untuk bekerja di kantor cabang di Indonesia misalnya, maka dia tidak termasuk WP Jerman lagi. Lagian, kalau terikat sama perusahaan jerman yang punya cabang di Indonesia, tentunya segala urusan pajak akan diurus oleh bagian finance, jadi tak perlu mikirin komplikasinya hehe.

Pilihan kedua adalah tetap “abmelden” dari Jerman dan pindah menetap di Indonesia dan mengajukan permohonan agar tetap diijinkan menjadi “WP Penuh” meskipun domisili tidak lagi di Jerman.
Disini tentunya akan diadakan evaluasi apakah kita memenuhi syarat untuk tetap diperlakukan sebagai WP Penuh ataukah tidak.
Syarat-syarat hubungan ekonomis dengan Jerman yang harus dipenuhi beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Jika pendapatan yang diperoleh dalam kalender pajak tersebut minimal 90%-nya berasal dari Jerman.
  2. Jika pendapatan yang tidak diperoleh di Jerman tidak melebihi nilai PTKP (Pasal 32a Alinea 1 Ayat 2 Nomor 1). Nilai PTKP ini bisa dikurangi sepanjang itu dianggap perlu menyesuaikan dengan negara yang ditinggali. Note: tidak termasuk adalaah pendapatan dari luar Jerman yang sebanding dengan pendapatan yang menurut hukum Jerman tergolong bebas pajak. Contoh: sebanding dengan upah “minijob” di Jerman.
  3. Pemasukan yang tidak berasal dari Jerman tersebut harus disertai dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang di negara asal pemasukan.

Yang jelas, jika memang ingin mudik selamanya ke Indonesia atas inisiatif sendiri sangat disarankan untuk sebelumnya konsultasi dulu ke konsultan pajak profesional. Karena peraturan pajak itu sangat rumit, yang saya tuliskan disini mah masih termasuk gambaran kasar atau poin utamanya aja. Untuk komplikasi yang lebih detail tentunya butuh saran dari profesional.
Semua itu penting dilakukan demi menghindari masalah yang bisa bikin susah dikemudian hari. Jangan sampai niat hati menikmati masa tua yang tenang dan nyaman, eeeeh malah jadi hidup merana ^_^.
Jangan lupa pula potensi ancaman “pajak berganda”. Tidak semua negara punya perjanjian bilateral terkait “pengenaan pajak berganda” dengan Jerman.
Thailand punya perjanjian semacam itu dengan Jerman, Spanyol juga punya (untunglah, karena suamiku juga pengen “auswandern” kesana mungkin. Minimal ngga harus kena pajak dobel hehehe).
Perjanjian Pajak pemerintah Jerman dengan Indonesia bisa di download di sini:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Indonesien/1995-03-27-DBA-Indonesien-Verfahren-zur-Entlastung-indonesischer-Quellensteuer.html
Dan disini:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Indonesien/1991-11-22-Indonesien-Abkommen-DBA.html
Jadi berhati-hatilah ;).

Source:
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__49.html
http://www.steuerportal-mv.de/cms2/Steuerportal_prod/Steuerportal/content/de/Finanzaemter/Finanzamt_Neubrandenburg/index.jsp
Perjanjian Pajak antara Jerman dengan negara lain bisa didownload disini:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/staatenbezogene_info.html

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s